Ketika Alam Tak Lagi Ramah pada Mereka yang Rentan

Krisis iklim sering kali kita bicarakan dalam angka-angka statistik yang dingin di balik layar gawai. Kita bicara soal kenaikan suhu global sekian derajat, tonase emisi karbon, atau prediksi tenggelamnya pesisir di masa depan. Namun, bagi mereka yang hidup di garis depan, krisis ini bukan sekadar deretan angka, melainkan ancaman nyata yang mengetuk pintu rumah setiap kali hujan turun lebih deras dari biasanya.

Saya teringat setiap kali musim hujan ekstrem melanda Kota Makassar, di mana genangan air bukan lagi tamu musiman, melainkan ancaman yang melumpuhkan. Di wilayah seperti Manggala atau Paccerakkang, banjir setinggi dada adalah bukti nyata kegagalan tata kelola ruang pemerintah daerah dalam memitigasi dampak iklim. Pembangunan yang ugal-ugalan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah mengabaikan hak atas ruang aman bagi warga, terutama mereka yang paling rentan.

Bayangkan seorang perempuan dengan disabilitas fisik yang tinggal di pemukiman padat penduduk Makassar saat drainase kota tak lagi mampu menampung debit air. Ketika banjir datang tiba-tiba di tengah malam, ia tidak hanya berhadapan dengan air yang meninggi, tetapi juga dengan infrastruktur lingkungan yang tidak aksesibel. Tangga yang curam, jalanan yang licin, dan ketiadaan pegangan tangan menjadi jeruji yang mengurung mobilitasnya di saat genting.

Di sinilah kita perlu menggunakan kacamata interseksionalitas untuk melihat bahwa dampak perubahan iklim tidaklah netral. Identitas seseorang, apakah ia perempuan, apakah ia penyandang disabilitas, atau apakah ia berasal dari kelas ekonomi bawah, sangat menentukan seberapa besar daya tahannya. Banjir di Makassar menjadi bukti nyata bahwa krisis ini bekerja seperti lensa pembesar yang memperparah ketidakadilan yang sudah ada di masyarakat kita sejak lama.

Beban yang Tak Terlihat dalam Ruang Domestik

Dalam struktur sosial kita yang masih kental dengan pembagian peran gender tradisional, perempuan sering kali memikul tanggung jawab penuh atas urusan domestik. Saat sumur-sumur warga mulai mengering akibat kemarau panjang yang tak menentu, perempuanlah yang biasanya harus berjalan lebih jauh untuk mencari sumber air. Beban fisik ini bertambah berkali lipat bagi perempuan yang juga harus mengurus anggota keluarga dengan disabilitas.

Krisis pangan akibat gagal panen juga menempatkan perempuan pada posisi yang sangat sulit dalam mengatur dapur. Sering kali, demi memastikan anak-anak dan anggota keluarga lainnya tetap kenyang, perempuan menjadi orang pertama yang mengurangi porsi makannya sendiri. Pengorbanan yang dianggap “wajar” ini sebenarnya adalah bentuk kerentanan gizi yang jarang sekali diangkat dalam diskusi-diskusi besar mengenai kebijakan iklim.

Bagi perempuan penyandang disabilitas sensorik, seperti teman-teman Tuli, tantangan muncul dari sisi akses informasi yang inklusif. Banyak sistem peringatan dini bencana yang kita miliki saat ini hanya berbasis audio atau sirine tanpa ada visualisasi atau teks yang memadai. Ketidaksiapan sistem ini membuat mereka berada dalam risiko yang jauh lebih tinggi hanya karena saluran informasi yang tersedia tidak dirancang untuk semua orang.

Dampak psikologis dari ketidakpastian iklim ini pun tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Rasa cemas akan masa depan, beban kerja rumah tangga yang terus meningkat, hingga rasa tidak aman di tempat pengungsian menciptakan tekanan mental yang berlapis. Perempuan dan kelompok marginal sering kali harus berjuang sendirian tanpa dukungan kesehatan mental yang memadai dalam situasi darurat bencana.

Inklusi Bukan Lagi Opsi, Melainkan Solusi Utama

Kita sering mendengar seruan heroik untuk “menyelamatkan bumi” dari berbagai mimbar diskusi pemerintah pusat. Namun, narasi penyelamatan tersebut seringkali kontradiktif dengan kebijakan pusat yang masih mengedepankan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Alih-alih transisi energi yang berkeadilan, kebijakan yang ada justru seringkali meminggirkan hak-hak komunitas lokal dan memperparah kerusakan ekologi.

Inklusivitas dalam gerakan iklim berarti kita harus berhenti melihat perempuan dan penyandang disabilitas hanya sebagai objek bantuan atau korban yang pasif. Sebaliknya, mereka adalah pemegang kunci pengetahuan lokal yang sangat berharga untuk bertahan hidup. Perempuan di pesisir atau pegunungan biasanya memiliki intuisi dan pengetahuan mendalam tentang perubahan alam di sekitar tempat tinggal mereka.

Kita perlu mendorong lahirnya sistem peringatan dini yang multimodal agar informasi keselamatan bisa menjangkau setiap individu tanpa terkecuali. Bayangkan jika setiap lingkungan memiliki sistem peringatan yang menggunakan kombinasi suara, cahaya lampu kilat, hingga getaran pada gawai. Hal-hal teknis seperti ini mungkin terlihat sederhana, namun bagi seorang difabel, itulah yang menjadi penentu antara hidup dan mati.

Selain itu, pembangunan infrastruktur hijau di perkotaan harus benar-benar memperhatikan aspek aksesibilitas bagi semua. Taman kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air juga harus bisa dinikmati oleh pengguna kursi roda atau lansia dengan aman. Inklusi berarti memberikan kursi di meja pengambilan keputusan bagi mereka yang selama ini hanya menjadi penonton di pinggiran kebijakan.

Menanam Harapan di Atas Tanah yang Setara

Krisis iklim adalah pengingat keras bahwa kita semua memang menghuni satu bumi yang sama, namun kita tidak sedang berada di atas perahu yang sama. Beberapa dari kita mungkin berada di atas kapal pesiar yang kokoh dan mewah, sementara yang lain sedang berpegangan erat pada rakit bambu yang mulai rapuh. Tugas kita adalah memastikan tidak ada rakit yang terbalik dan tenggelam karena kita abai.

Menyuarakan keterkaitan antara isu perempuan, disabilitas, dan krisis iklim adalah langkah awal untuk membangun ketahanan komunitas yang sejati. Kita butuh narasi-narasi baru yang lebih membumi, yang tidak hanya bicara soal emisi tetapi juga soal martabat manusia. Narasi yang mengakui bahwa keadilan lingkungan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Salam inklusi yang sering kita ucapkan haruslah menjadi semangat yang mendarah daging dalam setiap aksi nyata kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti memastikan ruang diskusi kita aksesibel bagi teman tuli, hingga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan iklim yang sensitif gender. Perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kita untuk melihat masalah dari sudut pandang mereka yang paling sering terlupakan.

Pada akhirnya, bumi yang sehat adalah bumi yang mampu merangkul dan melindungi seluruh penghuninya tanpa terkecuali. Mari kita terus merawat bumi dengan cara merawat sesama manusia, karena kelestarian alam tidak ada artinya jika di dalamnya masih ada diskriminasi. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana setiap cerita memiliki suaranya sendiri, dan setiap jiwa merasa aman di bawah langit yang sama.

Tentang Penulis:

Melisa Ervina Anwar, seorang lulusan Hukum dan Hubungan Internasional berbasis di Makassar yang aktif sebagai pengabdi bantuan hukum selama enam tahun terakhir. Ia memiliki minat mendalam pada isu interseksionalitas, mencakup hak perempuan, disabilitas, dan keadilan ekologi.